<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan smart city di Kota Magelang pada periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Smart City di Kota Magelang berlangsung melalui empat tahapan utama, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, perumusan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Temuan penelitian juga mengungkapkan peran dominan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai aktor utama dalam proses formulasi, sementara keterlibatan aktor non negara dan partisipasi publik relatif terbatas. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi kebijakan publik dan smart city dengan menunjukkan bahwa implementasi konsep smart city di tingkat lokal cenderung masih bersifat state centric, dimana proses formulasi kebijakan lebih didominasi oleh aktor pemerintah dibandingkan dengan mekanisme kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan non negara. Temuan ini memperkaya diskursus mengenai tata kelola smart city dengan menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas smart city sebagai pendekatan kolaboratif dan praktik formulasi kebijakan masih hierarkis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman empiris mengenai smart city di Kota Magelang, namun juga memberikan implikasi konseptual bagi pengembangan model formulasi kebijakan smart city yang lebih partisipatif dan inklusif.]]>
