<![CDATA[Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta masih menunjukkan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan dan prinsip perlindungan konsumen. Permasalahan utama meliputi kurangnya transparansi dalam pelaporan hasil penjualan objek jaminan serta tidak dikembalikannya kelebihan dana hasil penjualan kepada debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap nasabah dan pegawai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik eksekusi jaminan fidusia belum memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, baik menurut hukum ekonomi syariah maupun hukum positif. Dari perspektif syariah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifdzul maal, serta melanggar Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta ketentuan KUHPerdata. The implementation of fiduciary guarantees at PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta still shows practices that are not fully in accordance with the provisions of the financing agreement and the principles of consumer protection. The main problems include the lack of transparency in reporting the proceeds of the sale of collateral objects and the non-return of excess sales proceeds to debtors. This study aims to analyze consumer protection in the implementation of fiduciary guarantees from the perspective of Islamic economic law and positive law. This research is an empirical legal study with a normative juridical approach, using data obtained through observation, interviews, and documentation of customers and company employees. The results show that the practice of fiduciary guarantee execution does not fulfill the principles of justice and consumer protection, both according to Islamic economic law and positive law. From a sharia perspective, this practice is contrary to the principles of maqashid sharia, especially hifdzul maal, and violates the DSN-MUI Fatwa and the Compilation of Islamic Economic Law. Meanwhile, from a positive law perspective, this practice is inconsistent with the provisions of the Consumer Protection Law, the Fiduciary Guarantee Law, and the provisions of the Civil Code.]]>
