<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penggugat sebagai kreditor dalam kepailitan developer PT Castell Persada Propertindo serta bentuk perlindungan hukum yang timbul dari kedudukan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggugat yang telah melakukan pembayaran rumah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli namun tidak menerima objek perjanjian memiliki kedudukan sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan developer. Kedudukan tersebut melahirkan tiga bentuk perlindungan hukum, yaitu pengakuan status sebagai kreditor, hak partisipasi dalam proses kepailitan, dan hak memperoleh pembayaran dari boedel pailit. Dengan demikian, kedudukan hukum penggugat tidak hanya menentukan legal standing dalam perkara kepailitan, tetapi juga menjadi dasar perlindungan hukum bagi konsumen dalam kepailitan developer perumahan. The legal standing of plaintiffs constitutes a fundamental requirement in bankruptcy proceedings as it determines the parties entitled to assert claims and obtain satisfaction of rights within the process. This study aims to analyze the legal standing of plaintiffs as creditors in the bankruptcy of property developer PT Castell Persada Propertindo and the forms of legal protection arising from such status. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through interpretation of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The results indicate that consumers who have paid for housing units under a Sale and Purchase Binding Agreement but did not receive the agreed object possess the status of concurrent creditors in developer bankruptcy. This status generates three forms of legal protection: recognition as creditors, participation rights in bankruptcy proceedings, and entitlement to distribution from the bankruptcy estate. Therefore, the plaintiff’s legal standing not only determines eligibility to act in bankruptcy proceedings but also constitutes the juridical basis for consumer protection in developer bankruptcy.]]>
