<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap perkara gabungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mak, dengan fokus pada pemenuhan unsur delik dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dasar pencurian berupa pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, serta disertai keadaan yang memperberat karena dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai gabungan tindak pidana karena terdiri atas lebih dari satu perbuatan yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mendasarkan pertimbangan pada adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, serta menilai faktor yang memperberat dan meringankan sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam sistem pemidanaan. This study examines the legal application in a case concerning the concurrence of aggravated theft as reflected in Decision Number 78/Pid.B/2025/PN Mak, focusing on the fulfillment of criminal elements and the imposition of criminal liability. The research employs a normative legal method through statutory and case analysis approaches. The findings reveal that the defendant's conduct satisfied the essential elements of theft, namely the unlawful taking of another person's property, accompanied by aggravating circumstances due to the joint commission of the act by more than one person. The acts were further categorized as a concurrence of crimes since they involved multiple actions with distinct legal implications. In determining the sentence, the court considered the existence of fault and the defendant's capacity for responsibility, as well as aggravating and mitigating factors before imposing punishment. The judgment demonstrates the implementation of justice, legal certainty, and proportionality within the sentencing framework.]]>
