Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies
Aimmatur Rosidah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Substantive Legal Analysis of Judicial Decisions in Breach of Contract Disputes: A Case Study of the Surabaya High Court Aldi Firmansyah; Ikmal Fata; Aimmatur Rosidah; Ladisa Oktari Matahari
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 2 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1454

Abstract

This study aims to analyse the legal considerations of judges in cases of breach of cooperation agreements, particularly in relation to the dominance of the principle of legal certainty over the principles of justice and benefit. The focus of the study is to determine the extent to which judges' decisions reflect a balance between normative aspects and substantive justice. The method used is a normative legal approach by examining laws, regulations, doctrines, and court decisions related to the object of research. Data sources were obtained through literature studies using books, laws, papers, journals, and other secondary sources. The results of the study indicate that the judge's decision in case No. 521/Pdt.G/2021/PN.Sby emphasised legal certainty through procedural and formal analysis, so that the aspects of justice and utility were not the main considerations. The judge tended to ignore substantive justice and dismissed the lawsuit as premature, so that the plaintiff did not obtain their rights. These findings indicate limitations in the application of the principles of justice and utility when judges are bound by textual requirements. This research contributes to strengthening the discourse on the importance of balancing legal certainty, justice, and utility in civil law enforcement. The originality of this research lies in its in-depth analysis of judges' legal argumentation practices in default cases using a substantive law approach.
Perlindungan Hukum dan Risiko Investasi Terhadap Pemodal dalam Securities Crowdfunding Syariah di Platform Shafiq Lathifah Sholatiah; Taufik Rahman; Aimmatur Rosidah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i1.25489

Abstract

Perlindungan hukum dan risiko investasi dalam Securitieas Crowdfunding Syariah di Indonesia telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemodal dan beberapa risiko investasi dalam Securities Crowdfunding Syariah. Securities crowdfunding adalah suatu metode penggalangan dana melalui program patungan yang dilakukan oleh pemilik suatu perusahaan atau perusahaan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Melihat perkembangan UMKM dan startup yang semakin pesat di Indonesia, Securities Crowdfunding hadir untuk membantu pendanaan. Pertumbuhan Crowdfunding di Indonesia sendiri dimulai dari tahun 2012 dan terus berkembang hingga platform Securities Crowdfunding Syariah pertama di Indonesia yaitu Shafiq.id. Namun, ditemukan beberapa keluhan atas keterlambatan investasi sukuk pada PT. Terra Energi Prima dalam 2 tahun. Maka dari itu, penulis berusaha mengulas sejauh mana para pihak yang memiliki otoritas dalam mengembangkan peraturan maupun perlindungan hukum atas pemodal dalam securities crowdfunding syariah ini. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dan melihat peraturan OJK untuk mengidentifikasi isu hukum dengan menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari menelitian ini, ditemukan bahwa belum adanya standarisasi khusus platform dalam keterbukaan informasi terhadap pemodal. Serta terkait batasan yang jelas mengenai SCF syariah dalam POJK dan Fatwa DSN MUI, yang mana kita ketahui bahwa 2 Lembaga tersebut memiliki kewenangan atas peraturan Securities Crowdfunding.
Co-Authors Aldi Firmansyah Ikmal Fata Ladisa Oktari Matahari Lathifah Sholatiah Taufik Rahman