Diana Hertati
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kesesuaian Pengelolaan Arsip Inaktif di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Terhadap Standar Nasional Kearsipan (Studi Literatur) Nabilatun Nafisah; Diana Hertati
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 4 No. 2 (2026): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v4i2.779

Abstract

Pengelolaan arsip inaktif mempunyai peran strategis dalam sistem kearsipan karena meskipun tingkat pemanfaatannya relatif rendah, arsip tersebut tetap mengandung nilai administratif, yuridis, dan informasional yang penting. Oleh karena itu, instansi pemerintah, termasuk Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, mewajibkan melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang selaras dengan Standar Nasional Kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) agar tercipta keteraturan arsip dan kemudahan penelusuran informasi. Kajian ini difokuskan untuk menelaah tingkat kesejahteraan pengelolaan arsip tidak aktif di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dengan standar kearsipan nasional. Penelitian dilaksanakan menerapkan metode studi literatur dengan menelaah regulasi kearsipan, pedoman teknis ANRI, serta beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengelolaan arsip inaktif pada instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip inaktif telah mengacu pada tahapan yang ditetapkan dalam standar ANRI, meliputi pemindahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian pada aspek teknis dan konsistensi penerapan. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kebijakan kearsipan internal, kompetensi sumber daya manusia kearsipan, sarana prasarana, serta dukungan dan pengawasan pimpinan. Pengelolaan arsip tidak aktif di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur bisa dikatakan cukup sesuai dengan Standar Nasional Kearsipan, namun masih memerlukan penguatan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan agar tercapai pengelolaan arsip yang lebih tertib dan optimal.
Co-Production in the ASSiK Programme: Enhancing Youth Work Readiness in Surabaya Edista Indiswari Artamefia; Diana Hertati
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol. 10 No. 02. (2026): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v10i02..292

Abstract

Youth unemployment remains a significant labour market challenge faced by the Surabaya City Department of Industry and Manpower. In response to this issue, the Surabaya City Government developed the ASSiK Programme (Arek Suroboyo Siap Kerjo), a digital-based public service innovation designed to connect job seekers with vocational training, employment opportunities, and industry partners. This study examines the implementation of co-production within the ASSiK Programme through four stages: co-commissioning, co-designing, co-delivery, and co-assessment. A qualitative descriptive approach was employed using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings demonstrate that the implementation of co-production in the ASSiK Programme involves collaboration among government institutions, private-sector actors, and youth participants in the planning, design, implementation, and evaluation of employment services. The programme has contributed to improving youth work readiness through vocational training, internship opportunities, and easier access to employment information. Although stakeholder participation has been evident throughout the programme, community involvement remains relatively limited and continues to be largely dominated by government institutions and industry actors.