Famela Maulidiyah Lestari
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Surabaya Megan Aprilia Putri; Famela Maulidiyah Lestari
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 4 No. 2 (2026): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v4i2.902

Abstract

Permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Surabaya. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial yang salah satunya dijalankan di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam penanganan PPKS di UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Sosial telah berjalan cukup baik. Aspek komunikasi terlihat dari koordinasi dan penyampaian informasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Aspek sumber daya didukung oleh ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana yang memadai. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen pelaksana dalam memberikan pelayanan, sedangkan aspek struktur birokrasi tercermin dari pembagian tugas yang jelas, penerapan SOP, dan koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah SDM dan beragamnya kondisi penerima manfaat yang membutuhkan penanganan khusus. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM serta penguatan koordinasi antar lembaga untuk mendukung optimalisasi program rehabilitasi sosial.