Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DI POLRESTA MATARAM Esti Rahmadhani; Lalu Saipuddin; Idi Amin
Parhesia Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/k2n8a703

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya transaksi elektronik sekaligus memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya tindak pidana penipuan berbasis online yang kerap menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan pelacakan pelaku lintas wilayah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sarana pendukung, dan kerja sama antar instansi guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif.
PERANAN RUMAH AMAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Farras Abyan Ghaffar; Idi Amin; Aryadi Almau Dudy
Parhesia Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/4f9hx717

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif bagi korban, salah satunya melalui penyediaan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara yang memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum bagi korban KDRT di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan rumah aman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah aman telah berperan sebagai instrumen perlindungan hukum melalui layanan terpadu berupa perlindungan fisik, pendampingan hukum, layanan psikologis, dan fasilitasi proses peradilan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta faktor sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT
TINDAK PIDANA REKAYASA GENETIKA DALAM HAL PANGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Aulia safa'atul uzmah; Idi Amin; Syamsul Hidayat
Parhesia Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/srm4px86

Abstract

This study seeks to examine the legal analysis of genetic technology innovations from the standpoint of criminal law. It adopts both normative and empirical legal research methods, employing a statute approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Law No. 18 of 2012 concerning Food includes provisions under Article 133, which stipulates that food business operators who intentionally hoard or store food beyond the maximum quantity specified in Article 53—resulting in inflated prices of staple foods for profit—are subject to a maximum imprisonment of seven years or a fine of up to IDR 100 billion. The Indonesian government has established principles and regulatory standards governing the research and application of genetic engineering, including several laws related to biosafety and food security. Nevertheless, genetic engineering poses significant risks to the authenticity of genetic resources and ecological balance. This research recommends that the government intensify oversight by implementing laboratory testing procedures and establishing a regulatory body to monitor genetically modified seeds in Indonesia. Science and technology have long contributed to the improvement of human well-being and have continuously shaped modern lifestyles. The widespread use of chemical-based products and the growing application of genetic engineering in various sectors are part of broader efforts to enhance the quality of life. Through human intellect and innovation, genetically engineered products have been created with the aim of producing high-value goods that offer substantial added benefits to society—particularly in the agricultural sector