<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Anak Terlantar di Kota Kupang sendiri pada Prinsipnya merupakan Upayatanggung jawab Negara dalam mengejawantahkan Prinsip-prinsip dasar Hak anak sebagaimantertuang dalam amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, tentu dalam proses implementasi tersebutdiatas Negara hadir melalui instansi atau lembaga terkait yang mengurusi soal sosialkemasyarakatan dalam hal ini Dinas Sosial, gambaran diatas ingin memberi arah sejauh manaperan negara itu hadir menjawab persoalan fundamental yang dialami masyarakatnya. AdapunRujukan peraturan perundang-undangan yang dipakai tidak lain ialah Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang AnakTerlantar.Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah Implementasi perlindunganhukum terhadap anak terlantar ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahas atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di KotaKupang?, (2) Apa sajakah hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anakterlantar ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahas atas UndangundangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Kupang?Penelitian ini menggunakan tipe/jenis yuridis empiris, penelitian Yuridis Empirisadalah metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan menelitibagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penggunaan dari metode yuridisempiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data sertainformasi melalului studi lapangan di Dinas Sosial Kota Kupang sebagai asumsi atau anggapandasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian skripsiHasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Perlindungan Hukumterhadap Anak terlantar ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Negara melalui lembagalembagaterkait, akan tetapi masih perlu banyak pembenahan guna menjawab persoalanpersoalanmendasar berkaitan dengan anak terlantar ini (2) Adapun faktor penghambat dalamimplementasinya antara lain, yakni Lemahnya Koordinasi antar lembaga, KeterbatasanSumber Daya, Rendahnya Kesadaran masyarakat, Stigma Sosial yang buruk kepada anakterlantar, Keterbatasan Layanan Pendukung, Kerentanan & Eksploitasi dan Juga FaktorEkonomi keluarga.Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, Implementasi, Hambatan.]]>
