<![CDATA[Pariwisata Bali sebagai ikon ekonomi nasional menghadapi tantangan serius berupa fenomena shadow economy yang dipicu oleh aktivitas ilegal Warga Negara Asing (WNA) melalui platform akomodasi digital Airbnb. Praktik ini berkembang melalui berbagai modus, seperti penggunaan skema nominee atau pinjam nama warga lokal, penguasaan lahan secara terselubung, serta penyewaan akun digital untuk menghindari kewajiban pajak dan perizinan. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan mengancam kedaulatan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui analisis laporan otoritas berwenang, data analitik platform digital, dan pemberitaan media kredibel selama periode 2025 hingga April 2026. Analisis dilakukan menggunakan perspektif Maqashid al-Ijtima’iyyah yang dikembangkan oleh Muhammad al-Thahir bin Asyur melalui prinsip An-Nizam (ketertiban umum), Al-Aman (keamanan sosial), dan Istiqrar al-Maslahah (stabilitas kemaslahatan). Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara jumlah akomodasi digital dan yang memiliki izin resmi di Bali. Tercatat sekitar 41.116 unit akomodasi beroperasi secara digital, sedangkan hanya 12.227 unit yang memiliki izin pemerintah, sehingga terdapat selisih sekitar 28.889 unit yang diduga beroperasi di luar pengawasan negara. Dalam perspektif Ibnu Asyur, praktik tersebut merupakan bentuk Fasad al-Ijtima’i karena merusak ketertiban hukum dan keadilan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah sebagai Ulil Amri perlu memperkuat regulasi digital yang terintegrasi untuk memulihkan tata kelola pariwisata serta melindungi harta publik sesuai prinsip Maqashid Syariah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder tanpa observasi atau wawancara lapangan sehingga temuan masih memerlukan verifikasi melalui penelitian empiris.]]>
