Arista Aulia
Institusi Universitas Bangka Belitung

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Politik Ekologi Tambang Timah Ilegal di Desa Balai Benih Bangka Selatan Chandra Ayu Riski; Arista Aulia; Risky Ananda Putri
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.10312

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik penambangan timah ilegal di wilayah Balai Benih, Kabupaten Bangka Selatan, dari sudut pandang politik ekologi. Jumlah pertambangan ilegal yang terjadi di daerah tersebut menyebabkan masalah sosial, ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam selain menyebabkan kerusakan lingkungan. Data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dikumpulkan untuk penelitian, yang dirancang sebagai studi kasus. Kemudian, teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data melalui langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Studi menunjukkan bahwa pertambangan timah ilegal telah mengubah lingkungan, merusak flora, menurunkan kualitas lingkungan, dan menciptakan lubang-lubang bekas tambang yang berpotensi membahayakan masyarakat. Dari perspektif sosial ekonomi, sebagian masyarakat mengandalkan pertambangan ilegal sebagai sumber penghasilan mereka karena tidak ada pekerjaan alternatif. Dari sudut pandang politik ekologi, fenomena ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepentingan ekonomi, akses ke sumber daya alam, dan hubungan kekuasaan antaraktor yang memungkinkan aktivitas tambang ilegal berlanjut. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pertambangan menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan formal dan keadaan di lapangan. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan secara ekologis, pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan alternatif ekonomi bagi masyarakat diperlukan.