Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen Keadilan AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Keadilan
Ferawati
Universitas Riau
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN KEPADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN Merri Herviza Afrianti; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Ferawati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/5ddpnn94

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Saat ini maraknya terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan. Walaupun dalam regulasi termuat jaminan atas peran negara dalam menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana. Terdapatnya hakim yang masih memberikan sanksi minimum kepada pelaku, jika dilihat dari sisi keadilan bagi korban, penderitaan dialami seumur hidup yang kemudian melahirkan sikap tidak sehat dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimanakah penerapan sanksi Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak di Kabupaten Pelalawan dan bagaimanakah  sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan jika dilihat dari perspektif keadilan korban. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh peneliti melalui responden dan populasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan data tersier berupa kamus bahasa indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan teknik analisa data adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif. Hakim telah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penjatuhan sanksi dibatas minimum, sehingga sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak setiap tahunnya, yang disebabkan oleh rendahnya rasa takut terhadap ancaman pidana. Dilihat dari perspektif keadilan korban dan perlindungan anak, sanksi pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat agar mampu memberikan keadilan bagi korban, meningkatkan perlindungan terhadap anak, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menekankan angka kejahatan dimasa yang akan datang.
Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Pekanbaru Mukhlis R; Ferawati; Reza Wulandari
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhir-akhir ini khususnya di Kota Pekanbaru maraknya terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni pencurian dengan menggunakan kekerasan, hal inilah yang membuat keresahan daan kecemasan di masyarakat. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pencurian yang didahului serta diikuti dengan kekerasan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantarannya adalah ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Kebanyakan hakim dalam memutus perkara pencurian dengan kekerasan hanya memvonis ringan terhadap pelakunya, dimana hal tersebut jika dilakukan secara terus menerus akan berdampak buruk terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak tersebut menyepelekan sanksi yang diberikan kepadanya dan memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empirik atau non-doktrinal atau sering disebut penelitian sosiologis. narapidana anak pencurian dengan kekerasan memang merasa menyesal atas perbuatannya tetapi penyesalan tersebut hanya bersifat sementara dan rasa penyesalan mereka hilang apabila mereka sudah dipidana dan diantara mereka juga tidak merasa jera atas putusan hakim yang didapatkannya.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Indah Apriliani; Emilda Firdaus; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/r020mf34

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menempatkan korban pada kerentanan berlapis karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimilikinya, sementara pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban sehingga menyulitkan proses pelaporan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasihambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kecenderungan penyelesaian perkara secara nonlitigasi, rendahnya angka pelaporan, serta adanya fenomena dark number of crime yang menyebabkan banyak kasus tidak tercatat dalamsistem peradilan pidana. Hambatan yang ditemukan meliputi perbedaan pemahaman antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan tenaga ahli, serta kuatnya stigma sosial yang menyebabkan keluarga korban enggan melapor. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat dan dukungan lingkungan sosial dalam menjamin akses keadilan bagi korban. Adanya hambatan tersebut mengharuskan semua pihak mengupayakan optimalisasi, yang dapat dilakukan melaluipendekatan yang bersifat represif, preventif, dan rehabilitatif secara terpadu. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Indah Apriliani; Emilda Firdaus; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/r020mf34

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menempatkan korban pada kerentanan berlapis karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimilikinya, sementara pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban sehingga menyulitkan proses pelaporan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasihambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kecenderungan penyelesaian perkara secara nonlitigasi, rendahnya angka pelaporan, serta adanya fenomena dark number of crime yang menyebabkan banyak kasus tidak tercatat dalamsistem peradilan pidana. Hambatan yang ditemukan meliputi perbedaan pemahaman antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan tenaga ahli, serta kuatnya stigma sosial yang menyebabkan keluarga korban enggan melapor. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat dan dukungan lingkungan sosial dalam menjamin akses keadilan bagi korban. Adanya hambatan tersebut mengharuskan semua pihak mengupayakan optimalisasi, yang dapat dilakukan melaluipendekatan yang bersifat represif, preventif, dan rehabilitatif secara terpadu. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas.
Co-Authors Emilda Firdaus Indah Apriliani Merri Herviza Afrianti Mukhlis R. Reza Wulandari Syaifullah Yophi Ardiyanto