<![CDATA[Segregasi spasial antara sektor birokrasi, swasta, dan masyarakat sipil di lingkungan perkotaan selama ini telah memicu konflik horizontal dan menciptakan silo effect. Pemisahan batas kerja yang kaku ini mengakibatkan kebutaan kognitif, di mana masing-masing sektor gagal memahami batasan (constraint) dan gambaran besar dari permasalahan kota. Kondisi ini diperparah oleh tata pemerintahan kota yang terpusat dan hierarkis, yang menyebabkan dinas-dinas pemangku keahlian teknis terisolasi dari realitas spesifik di tingkat kewilayahan, sehingga memunculkan fenomena "kebutaan konteks". Di sisi lain, amanat reformasi kelembagaan melalui Permen PANRB No. 7 Tahun 2022 menuntut aparatur pemerintah untuk bertransformasi menuju sistem kerja yang agile, lintas fungsi, dan menanggalkan segregasi vertikal maupun horizontal. Merespons urgensi tersebut, perancangan ini mengusulkan penerapan Flexible Workspace terpadu yang diiringi dengan desentralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pusat ke tingkat wilayah. Peleburan ruang kerja ini dilandasi oleh prinsip psikologi sosial, di mana intensitas perjumpaan fisik yang berulang (mere exposure) dirancang untuk mereduksi bias antarkelompok dan meleburkan polarisasi sektoral menjadi satu kesatuan identitas komunitas. Lebih jauh, ruang kerja kolaboratif ini difungsikan sebagai wadah penyerapan pengalaman empiris dan transfer pengetahuan tak terucap (tacit knowledge) yang tidak dapat difasilitasi oleh dokumen tertulis. Melalui interaksi tatap muka, observasi langsung, dan pergesekan sosial di dalam ekosistem keruangan yang inklusif, perancangan ini bertujuan untuk membongkar sekat birokrasi, membangun empati lintas sektor, serta menghasilkan solusi tata kota yang akurat dan berakar kuat pada konteks lokal.]]>
