<![CDATA[Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi wajib yang secara teoretis memiliki kapasitas signifikan untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi makro. Studi ini secara sistematis mengkaji sejauh mana pengelolaan zakat yang dilembagakan secara nasional memengaruhi tiga variabel ekonomi makro di Indonesia: pertumbuhan PDB melalui konsumsi agregat, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan, serta peningkatan kapasitas produktif UMKM beserta implikasinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan pendekatan interpretatif kualitatif melalui studi kasus berskala nasional, analisis berpusat pada ekosistem tata kelola zakat formal Indonesia — mencakup BAZNAS sebagai otoritas koordinasi puncak bersama jaringan lembaga LAZ. Bukti diperoleh dari sumber sekunder otoritatif: publikasi statistik zakat BAZNAS, data ekonomi makro BPS, laporan Bank Indonesia, serta literatur akademik dan instrumen kebijakan yang relevan. Data dianalisis melalui analisis tematik dan dokumen dalam kerangka triangulasi lintas sumber. Temuan mengonfirmasi bahwa distribusi zakat memberikan dampak terverifikasi terhadap kapasitas konsumsi kelompok berpendapatan rendah dan penurunan angka kemiskinan — tercatat 463.154 mustahiq berhasil keluar dari garis kemiskinan pada 2022 — serta transformasi produktif, yang ditunjukkan oleh peningkatan kepemilikan usaha mustahiq dari 65,61% menjadi 84,84% pascaintervensi. Namun, jejak ekonomi makro zakat masih terhambat oleh tiga kendala struktural: kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan, dominasi penyaluran konsumtif atas produktif, serta lemahnya integrasi zakat dalam kebijakan fiskal nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa aktualisasi penuh fungsi ekonomi makro zakat memerlukan tiga langkah transformatif secara bersamaan: reformasi tata kelola kelembagaan, pergeseran paradigma menuju pemberdayaan produktif yang berkelanjutan, dan formalisasi zakat sebagai komponen integral dalam kerangka fiskal dan perencanaan pembangunan nasional.]]>
