Safwan Hangkiho
Universitas Negeri Gorontalo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BENTUK PERLNDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DARI POTESI LIKUEDAKSI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN WILAYAH Safwan Hangkiho
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 7 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the regulatory dimensions of mortgage rights over land as credit collateral in Law Number 4 of 1996, and to analyze the legal consequences and executorial powers if the encumbrance and registration processes are not carried out in accordance with applicable provisions. As a material security institution, mortgage rights are designed to provide certainty and legal protection for creditors through constitutive mechanisms, namely the existence of a principal agreement, the creation of a Deed of Granting of Mortgage Rights (APHT), and registration at the Land Office. However, in practice, various problems are still found, such as procedural deviations, administrative defects, confiscation related to land objects, and obstacles in implementing execution when the debtor is in default, which has the potential to create a position for the creditor as a holder of preferential rights. This condition shows the urgency to normatively examine the effectiveness of the provisions in the UUHT as a regulatory instrument, as well as to enforce the laws that arise if formal requirements are not met. This study uses a normative legal method with a regulatory, conceptualization, and case approach, is descriptive-analytical, and relies on secondary data obtained through literature review and analyzed qualitatively with deductive reasoning and a prescriptive approach. The results of the study indicate that mortgage rights only have validity and executorial power if all formal requirements for encumbrance and registration are met; if not, then the right loses its constitutive nature, so that the creditor does not obtain preferential rights or executorial power and his position changes to that of a concurrent creditor who must go through a judicial process to obtain debt repayment, which ultimately causes legal protection to be less than optimal.
Analisis Yuridis Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Disebabkan Oleh Artificial Intelligent (Studi Kasus : Kebocoran Data Oleh Scatter Lab) Safwan Hangkiho
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1746

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Di era digital, data pribadi sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan, terutama dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait kebocoran data pribadi, dengan fokus pada studi kasus Scatter Lab di Korea Selatan, yang melibatkan penggunaan data pribadi tanpa izin dalam pengembangan chatbot berbasis AI. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Di Korea Selatan, kebocoran data Scatter Lab diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA) yang ketat, dengan sanksi administratif dan pidana yang berat. Sebaliknya, Indonesia hingga tahun 2022 belum memiliki regulasi komprehensif yang melindungi data pribadi secara spesifik, meskipun ada landasan hukum seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Studi ini menemukan bahwa sistem hukum Korea lebih maju, didukung oleh badan pengawas independen, yaitu Komisi Perlindungan Informasi Pribadi. Sebaliknya, kerangka regulasi di Indonesia masih membutuhkan penguatan, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang tegas untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan melindungi hak privasi individu. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian kebijakan di Indonesia agar selaras dengan standar internasional, seperti GDPR Uni Eropa, guna menjamin keamanan data pribadi di era digital