Amirudin Yakseb
STAI Bbabussalam Maluku Utara, Kepulauan Sula, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pemerintah Amirudin Yakseb
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan Vol.12 No 01 ( 2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran strategis dalam menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat penyimpangan yang menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pejabat pengadaan meliputi dimensi administratif, perdata, dan pidana. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh regulasi, kompetensi SDM, pengawasan, tekanan eksternal, dan kondisi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pejabat, serta optimalisasi pengawasan guna mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan.