<![CDATA[Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei dan bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi mengenai pembatasan masa jabatan anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten). Dalam teori demokrasi modern, pembatasan masa jabatan dipandang sebagai mekanisme penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan terjadinya sirkulasi elite politik yang sehat. Namun, regulasi di Indonesia saat ini belum mengatur pembatasan jumlah periode bagi anggota legislatif sehingga menimbulkan perdebatan mengenai perlunya pembatasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik multistage random sampling. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive, sedangkan pemilihan responden dilakukan secara bertingkat mulai dari desa, dusun, hingga rukun tetangga (RT), kemudian menentukan kepala keluarga dan memilih responden secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75,5% masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi menilai masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi. Sementara itu, 14,7% menyatakan bahwa anggota legislatif boleh dipilih berkali-kali, dan 9,8% menyatakan tidak tahu. Temuan ini mengindikasikan adanya preferensi publik yang kuat terhadap mekanisme pembatasan kekuasaan dan regenerasi politik sebagai bagian dari penguatan kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap isu pembatasan masa jabatan legislatif dan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan, partai politik, serta penelitian selanjutnya terkait penguatan tata kelola demokrasi di Indonesia.]]>
