Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Mega Dewi Ambarwati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara di Indonesia Siti Badriyah; Mega Dewi Ambarwati
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 03 (2025): Policies on Regulatory Reform Law Journal
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i03.1060

Abstract

Penyelenggara yang dikenal dengan sebutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas untuk merencanakan proses pemungutan suara pemilihan umum. KPPS termasuk dalam kategori tenaga terlatih karena telah melalui prosedur bimbingan teknis sebelum melaksanakan tugasnya, yaitu menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara. Kelompok penyelenggara pemungutan suara juga berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU No. 6/2023 Pengganti UU No. 2/2022 dan UU No. 13/2003. Dalam beberapa situasi, hak-hak kelompok penyelenggara pemungutan suara seringkali tidak sepenuhnya terpenuhi, padahal seharusnya hak-hak tersebut diperoleh sesuai dengan peraturan UU. Berdasarkan UU No. 6/2023 Pengganti UU No. 2/2022 dan UU No. 13/2003, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah hak-hak KPPS telah terpenuhi. UU No. 6/2023 Pengganti UU No. 2/2022 dan UU No. 13/2003 merupakan sasaran normatif penelitian hukum ini, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah hak-hak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara telah terpenuhi. Berdasarkan UU No. 6/2023 Pengganti UU No. 2/2022 dan UU No. 13/2003, hasil penelitian ini memberikan gambaran apakah hak-hak KPPS telah terpenuhi atau belum
Analisis Mitigasi Risiko PHK Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2025 Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan Mega Dewi Ambarwati
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1844

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi mitigasi risiko PHK pasca berlakunya PP No. 6 Tahun 2025, dengan menekankan aspek keberlanjutan pendanaan, efektivitas pelatihan, serta peran perusahaan dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Tujuannya adalah mengidentifikasi strategi mitigasi risiko PHK yang relevan bagi perusahaan di berbagai sektor sesuai dengan PP No. Tahun 2025. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Maka, manfaat penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi pada literatur hubungan industrial dan manajemen risiko ketenagakerjaan terkait mitigasi risiko PHK pasca PP No. 6 Tahun 2025 dan menjadi referensi akademik dalam kajian kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa mitigasi risiko PHK pasca berlakunya PP No. 6 Tahun 2025 memberikan perlindungan lebih kuat bagi pekerja yang terkena PHK.
Co-Authors Siti Badriyah