<![CDATA[Dalam artikel ini, kritik orientalisme Edward Said dan teori kuasa dan pengetahuan Michel Foucault digunakan untuk membicarakan hubungan antara kuasa dan pengetahuan dalam kebijakan publik. Selama bertahun-tahun, kebijakan publik biasanya digambarkan sebagai proses administrasi yang bersifat netral, objektif, dan rasional. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan selalu dibentuk oleh hubungan kuasa, kepentingan, dan nilai tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis dimensi kuasa dalam proses perumusan kebijakan untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan dalam masyarakat. Edward Said menjelaskan bahwa orientalisme adalah proses di mana Barat membangun dan merepresentasikan Timur melalui berbagai jenis pengetahuan, yang pada akhirnya berkontribusi pada dominasi dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Michel Foucault, di sisi lain, menyatakan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan mekanisme kuasa yang bekerja melalui institusi, wacana, peraturan, dan praktik sosial. Perspektif ini menunjukkan bahwa kebijakan publik juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan hubungan kuasa tertentu dalam masyarakat. Untuk melakukan penelitian ini, metode kualitatif digunakan, dan pendekatan studi pustaka diterapkan melalui analisis literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma Barat yang dianggap universal dan superior masih memengaruhi banyak kebijakan publik di negara-negara berkembang. Akibatnya, pengetahuan masyarakat adat, nilai-nilai lokal, dan pengalaman sosial masyarakat setempat sering kali terlepas dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kritik yang dibuat oleh Edward Said dan Michel Foucault sangat penting untuk membongkar dominasi epistemologis dalam kebijakan publik dan mendorong pembentukan kebijakan yang lebih kontekstual, inklusif, adil, dan emansipatoris]]>
