Achmad Abubakar
Fakultas Syariah Dan Hukum,Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran di Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Zulkifli Nur Arif; Achmad Abubakar; Budiarti Rahman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran di Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Kebijakan efisiensi anggaran merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan keuangan negara dan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa memerlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui dampak, efektivitas, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami implementasi kebijakan efisiensi anggaran serta relevansinya dengan konsep kemaslahatan dalam Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Desa Batumalonro telah mendorong penggunaan anggaran yang lebih terarah dan mengutamakan program prioritas masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap kebijakan efisiensi dan penyesuaian program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, kebijakan efisiensi anggaran tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah), amanah, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan publik demi kesejahteraan masyarakat.