<![CDATA[Kecelakaan lalu lintas masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, yang ditandai dengan tingginya angka korban luka hingga meninggal dunia. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, yang umumnya disebabkan oleh kelalaian pengemudi seperti melanggar rambu, melebihi batas kecepatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta kurangnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas, mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta mengkaji upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di wilayah Polda Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan ke pengadilan. Namun, efektivitasnya belum optimal karena berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, kurangnya alat bukti, serta adanya penyelesaian damai di luar pengadilan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pengawasan, sosialisasi hukum, penerapan ETLE, peningkatan profesionalitas aparat, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.]]>
