<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi larangan merokok saat berkendara berdasarkan frasa “penuh konsentrasi”dalam Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ bersamaan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan melawan hukum (PMH) dan mengkaji kritik Asas Pengayoman terhadap nalar mekanisme mitigasi dalam penerapan hukum melalui regulasi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Mobile Handheld dalam Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan meliputi pendekatan Perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah doktrin Asas Pengayoman, perlindungan HAM, serta teori kepatuhan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan; Pertama secara subtantif regulatif, aktivitas merokok saat berkendara telah terakomodasi sebagai tindakan terlarang melalui interpretasi tujuan kewajiban berkendara dengan “penuh konsentrasi” pada Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ guna melindungi hak keselamatan pengguna jalan (right to safety) juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perdata Pasal 1365 KUHPerdata jika menyebabkan kerugian fisik akibat abu bara rokok. Kedua, kritik Asas Pengayoman terhadap nalar mekanisme mitigasi melalui ETLE Mobile Handheld dalam Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ menunjukan kalo sistem pemeriksaan elektronik tersebut belum selaras dengan hakikat pengayoman yang mengedepankan perlindungan serta ketentraman seketika. Mekanisme pemeriksaan elektronik yang menunda proses penyelesaian yuridis dinilai memotong fungsi pembinaan langsung (edukasi ditempat), cenderung fokus kepada sanksi finansial semata, serta juga abai terhadap mekanisme mitigasi bahaya fisik seketika yang dihadapi korban di jalan raya. Selain itu juga, keterbatasan teknis akurasi visual perangkat portable terhadap objek mikro (rokok) juga rawan memicu kekeliruan administrasi sanksi (vicarious liability) yang mencederai asas pertanggung jawaban pidana personal serta asas praduga tak bersalah.]]>
