<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi pemanfaatan pesan digital misalnya (chat, SMS, email) sebagai bukti dalam kasus utang-piutang di pengadilan di Indonesia. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pesan digital diterima dan ditilai oleh pengadilan, mengidentifikasi masalah terkait autentikasi, rantai ketertelusuran, dan manipulasi metadata yang dapat mengurangi kekuatan bukti, serta merumuskan solusi praktis untuk meningkatkan kredibilitas bukti digital dalam sengketa sipil. Metode yang digunakan berupa pendekatan kualitatif-hukum dengan memeriksa peraturan (KUHPerdata, HIR/RBg, UU ITE), menganalisis keputusan pengadilan yang dipilih, mengkaji kasus utang-piutang yang melibatkan pesan elektronik, dan melakukan wawancara dengan hakim, pengacara, serta ahli dalam bidang forensik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan bukti digital semakin meningkat, namun masih terdapat ketidakkonsistenan; tantangan utama mencakup verifikasi identitas pengirim, pemeliharaan rantai ketertelusuran, dan indikasi adanya manipulasi metadata; serta kemampuan teknis pejabat peradilan yang masih kurang memadai. Sebagai solusi, penulis merekomendasikan pengembangan pedoman nasional untuk penilaian bukti digital, standar verifikasi forensik yang praktis untuk pengadilan tingkat pertama, dan program pelatihan teknis bagi hakim dan panitera agar dapat menjamin penerimaan dan penilaian yang adil dan konsisten. Rumusan Masalah yang diangkat adalah: (1) Bagaimana cara penerimaan dan penilaian pesan digital sebagai bukti dalam kasus utang-piutang di pengadilan Indonesia, serta masalah autentikasi, rantai ketertelusuran, dan manipulasi data yang memengaruhi bobot pembuktian? (2) Bagaimana Kebijakan, prosedur, dan instrumen teknis apa yang paling efisien untuk memastikan bahwa pesan digital dapat diverifikasi, diterima, dan ditilai secara konsisten di pengadilan?]]>
