<![CDATA[Pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak merupakan kewajiban negara yang diwujudkan melalui berbagai program kesejahteraan dan perlindungan sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat terkait perlindungan anak, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dan realitas pemenuhan hak anak di lapangan. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah adanya fenomena kamuflase kesejahteraan, yaitu kondisi ketika program kesejahteraan tampak berhasil secara administratif, namun belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak secara substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kamuflase kesejahteraan dalam pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program kesejahteraan anak, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak anak secara merata akibat ketidaktepatan sasaran, ketimpangan akses antarwilayah, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta kualitas layanan yang belum optimal. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan konsep kamuflase kesejahteraan sebagai instrumen analisis untuk menilai efektivitas kebijakan kesejahteraan anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial.]]>
