<![CDATA[Implementasi Open Government Data (OGD) merupakan bagian dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru mengadopsi kebijakan Satu Data sebagai platform integrasi dan diseminasi data lintas perangkat daerah. Namun, sejauh mana prinsip OGD dioptimalkan melalui platform tersebut dalam praktik pemerintahan lokal masih perlu dikaji. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat optimalisasi OGD tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan menelaah dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, dan informasi resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah membangun fondasi OGD melalui kerangka regulasi, pengembangan portal data, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, optimalisasi OGD belum sepenuhnya tercapai, yang ditandai dengan keterbatasan interoperabilitas data, inkonsistensi pembaruan, serta rendahnya pemanfaatan data oleh publik. Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada analisis empiris yang tidak hanya menilai keberadaan dan ketersediaan data, tetapi juga mengkaji tingkat operasionalisasi elemen OGD dalam mendukung transparansi, koordinasi antar perangkat daerah, serta pemanfaatan data dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan publik di Kota Pekanbaru. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi OGD di Kota Pekanbaru masih berada pada tahap penguatan institusional (belum optimal) dan memerlukan strategi lanjutan untuk meningkatkan kualitas dan nilai guna data publik.]]>
