Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial dan Teknologi
Febrian
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Implementasi Pajak Minimum Global dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan Kesepakatan Internasional terhadap Potensi Konflik Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Febrian; Wiwik Sri Widiarty; Serirama Butar Butar
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 5 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i5.32817

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Pajak Minimum Global dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 serta potensi konflik normatifnya dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Fokus utama penelitian diarahkan pada kualifikasi hukum pemungutan pajak tambahan (top-up tax) dan kedudukan hierarkis PMK dibandingkan dengan P3B dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa top-up tax dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules memiliki karakter sui generis karena berbasis laba akuntansi global, bersifat formulaik, dan dapat menimbulkan efek ekstra-teritorial. Implementasi melalui PMK berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip alokasi hak pemajakan dalam P3B, khususnya terkait syarat Bentuk Usaha Tetap, prinsip kewajaran transaksi afiliasi, dan larangan treaty override. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui instrumen hukum yang lebih tinggi agar implementasi Pajak Minimum Global tetap memberikan kepastian hukum, melindungi penerimaan negara, dan tidak bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia.
Co-Authors Serirama Butar Butar Wiwik Sri Widiarty