Taufik Akbar
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

STRATEGI FORMULASI REKOMENDASI PENGAWASAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN 2025 SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN KINERJA SDM PELAKSANA: STUDI PADA KEASISTENAN UTAMA VII OMBUDSMAN RI Taufik Akbar; Yohanes Ferry Cahaya
Manajemen: Jurnal Ekonomi Vol. 8 No. 2 (2026): Manajemen: Jurnal Ekonomi
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/stscqb49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi formulasi rekomendasi Ombudsman dalam pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai instrumen penguatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Keasistenan Utama VII Ombudsman Republik Indonesia. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terstruktur, yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen laporan hasil pengawasan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi formulasi rekomendasi berhasil mengidentifikasi celah kinerja (performance gap) pada SDM pelaksana di daerah, yang meliputi rendahnya pemahaman regulasi teknis petugas verifikator serta adanya kendala sinkronisasi basis data lintas sektoral. Melalui pelaksanaan Forum Gelar Pendapat yang bersifat kolektif-kolegial, Ombudsman merekonseptualisasi arah rekomendasi dari yang semula bersifat reaktif dan punitif menjadi sebuah intervensi yang preventif dan sistemik. Intervensi tersebut difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan kompetensi teknis petugas pelaksana, sinkronisasi sistem data nasional, dan penguatan akuntabilitas perilaku aparatur. Dampak strategis dari formulasi rekomendasi ini adalah diterbitkannya Surat Edaran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai instrumen kepastian hukum yang menstandarisasi operasional pelayanan secara nasional sekaligus menutup celah terjadinya maladministrasi yang berulang