Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi
Muhammad Hasbi
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Fajar
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
HUBUNGAN KOMUNIKASI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM MENETAPKAN APBD DI KABUPATEN TAKALAR Muhammad Hasbi; Andi Vita Sukmarini; Mujahid Mujahid
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 9, No 2 (2024): Vol 9, No 2 (2024): MITZAL, Volume 9, Nomor 2, November2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/mitzal.v9i2.4990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan komunikasi eksekutif-legislatif tentang mekanisme konsultasi digunakan DPRD dengan Pemda dalam pembahasan kebijakan daerah berupa penetapan APBD Kabupaten Takalar dan untuk menganalisis praktek mekanisme komunikasi eksekutif-legislatif dalam upaya penyelesaian masalah penetapan APBD Kabupaten Takalar. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini DPRD pada prinsipnya mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan penetapan atas usulan RAPBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu DPRD juga dapat menolak usulan RAPBD melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD apabila terjadi kesalahan dalam APBD APBD. Olehnya itu, hadirnya hubungan komunikasi dalam bentuk kegiatan informal dapat mencairkan hubungan baik diantara kedua lembaga (DPRD dan Pemda). Hubungan komunikasi yang dibangun antar lembaga DPRD dan Pemda dilakukan diluar agenda formal seperti silaturrahmi dan pertemuan di musrembang. Hal itu dilakukan agar suasana tetap harmonis dan mencair sehingga dalam menyusun APBD pemerintah tidak terkesan ada titipan ataupun desakan dari keduanya untuk memuluskan APBD tersebut yang dapat terjadi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan di masing-masing instansi tidak dapat terlaksana dengan baik dan berakibat fatal pula terhadap pembangunan di daerah Takalar.
Co-Authors Andi Vita Sukmarini Mujahid Mujahid