<![CDATA[Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Islam, namun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketiadaan pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi yuridis yang luas, terutama dalam konteks hak waris istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, yaitu: pertama, kedudukan hukum perkawinan siri dalam sistem hukum positif Indonesia dan implikasinya terhadap status perkawinan; kedua, akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan siri terhadap hak waris istri dan anak ditinjau dari Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi—khususnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010—serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri, meskipun sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum negara sehingga istri tidak memperoleh hak waris sebagaimana istri sah. Anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali jika ayah biologisnya mengakui dan telah membuktikan hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya itsbat nikah sebagai upaya hukum untuk melegitimasi perkawinan siri sekaligus melindungi hak-hak keperdataan pihak yang lemah.]]>
