<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi asimetris dalam sistem tata kelola Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan untuk mengkaji implikasinya terhadap tata kelola wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian perpustakaan dengan memeriksa undang-undang, jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan referensi relevan lainnya terkait desentralisasi asimetris dan status khusus Yogyakarta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi asimetris di DIY tercermin dari adanya kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Status Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur, pengaturan kelembagaan, urusan kebudayaan, administrasi pertanahan, dan tata ruang. Integrasi lembaga tradisional, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, ke dalam sistem pemerintahan modern telah berkontribusi pada stabilitas politik, pelestarian budaya, dan penguatan legitimasi publik terhadap pemerintahan lokal. Namun, masih ada beberapa tantangan, antara lain kebutuhan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dengan legitimasi historis, meningkatkan koordinasi kelembagaan, dan mengoptimalkan pengelolaan dana otsus khusus. Studi ini menyimpulkan bahwa desentralisasi asimetris dalam DIY merupakan model yang berhasil mengakomodasi keunikan lokal dalam sistem negara kesatuan dengan tetap menjaga integrasi nasional. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan studi tentang otonomi daerah, tata kelola daerah, dan desentralisasi asimetris di Indonesia.]]>
