Darius Mauritsius
Universitas Nusa Cendana, Kupang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transaksi Pada Agen Brilink Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Uitiuh Tuan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Alda Pong; Darius Mauritsius; Chatryen M Dju Bire
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1652

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana konsumen dilindungi secara hukum dalam transaksi yang dilakukan melalui agen BRILink di Desa Uitiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini menggunakan metodologi hukum empiris dengan kerangka kualitatif deskriptif, memanfaatkan data yang dikumpulkan dari wawancara, survei, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dan punitif masih kurang memadai, terutama karena kurangnya visibilitas biaya, kurangnya informasi harga resmi yang mudah diakses, dan pemahaman yang terbatas tentang hak-hak konsumen. Terdapat perbedaan yang mencolok antara tarif resmi yang ditetapkan oleh Bank BRI dan tarif yang dikenakan oleh agen, dengan perbedaan yang tercatat mencapai 300-400%. Tantangan yang menghambat penegakan perlindungan konsumen berasal dari masalah konsumen (seperti rendahnya kesadaran hukum dan keuangan), masalah yang berkaitan dengan agen (termasuk kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab hukum), dan masalah sistemik (terutama kurangnya pengawasan yang efektif oleh OJK dan tidak adanya BPSK di tingkat lokal). Studi ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen, perbaikan mekanisme pengawasan, dan pembuatan sistem pengaduan yang mudah diakses.
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KLAUSULA ALL RISK ANTARA PIHAK NASABAH DAN PIHAK PENANGGUNG KAJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DI PT ASURANSI WAHANA TATA PERWAKILAN KUPANG Ibrahim Setiawan Hamid; Darius Mauritsius; Chatryen Megawati Dju Bire
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.14366

Abstract

This study analyzes the implementation of motor vehicle insurance agreements with the All Risk clause between policyholders and insurers at PT Asuransi Wahana Tata Kupang Representative based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The research aims to examine how the insurance agreement is implemented in practice and identify the obstacles that arise in its execution. This study uses an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and literature study. The results show that the implementation of All Risk motor vehicle insurance agreements has generally been carried out in accordance with applicable legal provisions and the principles of insurance law, including indemnity and utmost good faith principles. However, several obstacles were found, such as low public understanding of policy contents, lack of transparency in information delivery, administrative constraints in the claim process, and legal issues related to standard clauses. These factors often lead to misunderstandings between insurers and policyholders, which may result in disputes. Therefore, improvements in transparency, legal education, and balanced protection between parties are necessary to ensure the effectiveness of insurance implementation.