Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Obstacles to Law Enforcement Against Trademark Infringement in E-Commerce Transactions: A Study of the Effectiveness of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications Eko Bambang Rahmono; Edy Mulyanto; Desi Ratnasari
Rechtsvinding Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1902

Abstract

This study examines the challenges of enforcing trademark law in Indonesia amid the rapid growth of e-commerce. Trademark infringement in digital transactions not only causes economic losses for brand owners but also exposes limitations in the effectiveness of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Using a normative juridical method with legislative, conceptual, and case approaches, the research analyzes primary legal materials (laws and court decisions), supported by secondary and tertiary sources. Data are analyzed qualitatively through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal several key obstacles. First, technical barriers include limited infrastructure and inadequate digital forensic capabilities to detect and prove online violations. Second, capacity constraints arise from the insufficient understanding of law enforcement officials regarding technology-based infringement models. Third, jurisdictional complexities and cross-border trade present significant challenges, as e-commerce transactions often involve multiple legal systems, leading to conflicts of jurisdiction. The study concludes that the effectiveness of Law Number 20 of 2016 remains limited in addressing trademark protection in the digital era. To improve enforcement, it recommends strengthening derivative regulations, enhancing the technical and legal capacity of law enforcement agencies, and fostering international cooperation to address cross-border legal issues. These measures are essential to ensure more effective trademark protection in Indonesia’s evolving digital economy.
GUGATAN PERDATA PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM PRAKTIK PENGADILAN NIAGA: ANALISIS UU NO. 20 TAHUN 2016 Eko Bambang Rahmono
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7478

Abstract

Latar Belakang: Merek merupakan aset intelektual bernilai ekonomi tinggi yang sering menjadi sasaran eksploitasi ilegal. Meskipun UU No. 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan signifikan seperti lemahnya standar pembuktian kerugian dan disparitas penafsiran hakim terhadap unsur "persamaan pada pokoknya", sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (khususnya Pasal 83 dan 84 UU No. 20/2016), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hasil Penelitian: UU No. 20 Tahun 2016 secara normatif sudah memadai dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek melalui hak ganti rugi dan penghentian pelanggaran. Namun, efektivitasnya belum optimal karena tidak adanya pedoman baku perhitungan ganti rugi, kesulitan dalam pembuktian kerugian konkret, serta minimnya pemanfaatan instrumen tindakan sementara oleh hakim. Kesimpulan: Kelemahan utama perlindungan hukum merek di Indonesia bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada aspek implementatif di pengadilan. Diperlukan instrumen teknis yudisial yang seragam untuk standar pembuktian, metode perhitungan ganti rugi, serta kriteria penilaian persamaan pada pokoknya guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar.