<![CDATA[Wilayah pesisir Kota Padang rentan terhadap tekanan lingkungan, termasuk penumpukan sampah dalam jumlah besar yang memerlukan penanganan lintas sektor. Kondisi ini diperparah oleh tingginya volume sampah pascabencana yang mencapai ribuan ton di kawasan pesisir, sehingga menuntut kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan collaborative governance antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur DLH, PUPR, kelurahan, serta masyarakat pesisir, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor sudah berjalan namun belum optimal, ditandai belum adanya forum koordinasi rutin dan pemahaman bersama yang masih lemah antaraktor. Berdasarkan beberapa komponen yakni: face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, dan intermediate outcomes (Ansell & Gash, 2008)kepercayaan antara DLH dan PUPR relatif sudahterbangun, sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih perlu terus dipupuk. Komitmen DLH melalui alokasi sirkular menjadi faktor pendukung utama, sementara keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat. Temuan ini menegaskan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur untuk memperkuat kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir Kota Padang.]]>
