<![CDATA[AbstracIn the Contract of Work Agreement on the Procurement of Equipment for Waste Water Treatment Plants (IPAL) with a total contract value of Rp. 344,135,000 (Three Hundred Forty Four Million One Hundred Thirty Five Thousand Rupiah) between the Pontianak City Health Office and CV. Usring there has been a dispute between the two parties regarding the non-payment of the work that has been done, resulting in a decision number 206/Pdt.G/2020/PN.PTK. Implementation of decision number 206/PDT.G/2020/PN.PTK regarding the case of default in payments in the work agreement contract for the procurement of Waste Water Treatment Plant (IPAL) Public Eye Health Center (BKMM) between the Pontianak City Health Office and CV. Usring has binding legal force for both parties. The decision has permanent legal force (Incraht) which requires both parties to carry out the contents of the decision. Based on the above formulation, the writer formulates the research problem as follows: "Has the Pontianak City Health Office made payments based on Decision Number 206/Pdt.G/2020/PN.PTK Regarding Default Cases in the Contract Work Agreement for the Procurement of Waste Water Treatment Plants (IPAL) ) Pontianak City Health Center (BKMM)?". The purpose of this research is to obtain data and information, disclose obligations, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of decision number 206/Pdt.G/2020/PN.PTK.The method used in this study is the empirical legal method with a descriptive analytical approach. Based on data obtained in the field and through interviews with respondents, in the decision number 206/PDT.G/2020/PN.PTK between the Pontianak City Health Office and CV. Usring stated in the verdict that the Defendant, namely the Pontianak City Health Office, must pay the results of the work in accordance with the amount stated in the contract in the amount of Rp. 344,135,000 (three hundred and forty four million one hundred and thirty five thousand rupiah) to the Plaintiff, namely CV. Usring. So that the Defendant is obliged to carry out the contents of the decision in accordance with the amount that has been determined in the decision.However, in practice, the Defendant has not fully made payments to the Plaintiff in accordance with the contents of the decision that has been determined. Thus, the legal consequence for the Pontianak City Health Office is that a forced execution can be carried out on the implementation of the contents of the decision. For that effort that can be done CV. Usring to obtain his rights is to apply for the forced execution of the Defendant to the Court.Keywords: Decision, Agreement, Default, Health AbstrakDalam Kontrak Perjanjian kerja tentang Pengadaan Alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan total nilai kontrak sebesar Rp 344.135.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan CV. Usring telah terjadi perselisihan antara dua belah pihak mengenai tidak terlaksananya pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan sehingga melahirkan suatu putusan nomor 206/Pdt.G/2020/PN.PTK. Pelaksanaan putusan nomor 206/PDT.G/2020/PN.PTK tentang perkara wanprestasi pembayaran dalam kontrak perjanjian kerja pengadaan alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan CV. Usring memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incraht) yang mewajibkan kedua belah pihak melaksanakan isi dari putusan tersebut. Berdasarkan rumusan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Apakah Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sudah Melaksanakan Pembayaran Berdasarkan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN.PTK Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan Alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Balai Kesehatan Kota Pontianak (BKMM)?". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, mengungkapkan kewajiban, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan putusan nomor206/Pdt.G/2020/PN.PTK.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta melalui wawancara terhadap responden, dalam putusan nomor 206/PDT.G/2020/PN.PTK antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan CV. Usring disebutkan dalam isi putusan bahwa pihak Tergugat yaitu Dinas Kesehatan Kota Pontianak harus membayar hasil pekerjaan sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam kontrak sejumlah Rp 344.135.000 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhadap Penggugat yaitu CV. Usring. Sehingga pihak Tergugat wajib melaksanakan isi dari putusan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.Namun dalam pelaksanaannya, pihak Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan pembayaran terhadap pihak Penggugat sesuai dengan isi putusan yang telah ditentukan. Dengan demikian akibat hukum bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak yaitu dapat dilakukan eksekusi paksa terhadap pelaksanaan isi putusan tersebut. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan CV. Usring untuk memperolehhaknya adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi paksa terhadap Tergugat ke Pengadilan. Kata Kunci: Putusan, Perjanjian, Wanprestasi, Kesehatan]]>
