Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pembangunan Pariwisata di Kota Sabang Berdasarkan Implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Kota Sabang Tahun 2019-2027 oleh Universitas Syiah Kuala Wahyu Ilahi; Fadhil Fadhil
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/5jwxfx38

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sabang City Qanun Number 9 of 2019 concerning the Sabang Tourism Development Master Plan for 2019–2027, particularly in the development of tourism facilities and infrastructure. The study was motivated by the increasing number of tourist arrivals in Sabang City, which has not been fully matched by the equitable distribution and quality of supporting tourism infrastructure. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Tourism Office, the Regional House of Representatives (DPRK), the Sabang Free Trade and Free Port Authority (BPKS), business actors, academics, journalists, community leaders, and tourists. Data were analyzed using George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the Qanun has been carried out and reflects the local government's commitment to developing the tourism sector, particularly through improving road access, providing basic tourism facilities, and strengthening destination promotion. However, its implementation has not yet been fully optimized. The main challenges include overlapping authority between the Sabang City Government and BPKS, limited regional funding due to low tax compliance among business actors, inadequate maintenance of public facilities, and socio-cultural dynamics in implementing the halal tourism concept. Therefore, stronger inter-agency coordination, enhanced financial capacity, and more integrated tourism governance are necessary to ensure that the objectives of tourism development can be achieved effectively, sustainably, and for the maximum benefit of the community.
Analisis Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024  di Kabupaten Aceh Besar Twk Abd Razak Al Khuzaifi; Khalisni Khalisni; Fadhil Fadhil
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/xyp48a56

Abstract

Penerapan SIREKAP di Kabupaten Aceh Besar pada Pemilu 2024 merupakan salah satu upaya KPU dalam mempercepat proses rekapitulasi suara dan meminimalkan potensi manipulasi data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIREKAP dan untuk mengetahui kendala dan hambatan SIREKAP pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi Van Horn dan Van Meter.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyebutkan bahwa standar implementasi yang ditetapkan KPU belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Dalam Impelementasi SIREKAP terdapat kendala teknis dan nonteknis. Dari sisi sumber daya, pelaksanaan SIREKAP di wilayah perkotaan relatif lancar karena didukung jaringan internet yang stabil dan kompetensi SDM yang memadai, sementara di wilayah terpencil masih terkendala infrastruktur dan literasi digital yang beragam. Komunikasi antar organisasi penyelenggara pemilu, baik vertikal maupun horizontal, telah berjalan namun belum optimal. Karakteristik pelaksana yang beragam dari segi usia, pengalaman, dan penguasaan teknologi berdampak pada perbedaan kecepatan adaptasi terhadap sistem digital ini. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan masyarakat turut memengaruhi, di mana wilayah dengan partisipasi politik tinggi dan akses informasi yang baik cenderung lebih cepat menerima perubahan, sementara di daerah dengan keterbatasan akses masih muncul keraguan terhadap akurasi SIREKAP. Sikap pelaksana umumnya positif dan terbuka terhadap penggunaan teknologi, namun perlu ditopang dengan pelatihan berkelanjutan, strategi adaptasi lokal, dan penguatan kepercayaan publik agar SIREKAP dapat memenuhi tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi secara menyeluruh di masa mendatang.