<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan samping Palembang Square (PS) Mall Kota Palembang serta merumuskan alternatif kebijakan yang paling efektif dalam menciptakan ketertiban ruang publik tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat sektor informal. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas PKL di trotoar dan badan jalan yang menyebabkan kemacetan, terganggunya fungsi ruang publik, serta rendahnya efektivitas kebijakan penertiban yang diterapkan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada Satpol PP, PKL, dan masyarakat sekitar, serta data sekunder berupa regulasi, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan melalui metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dan Cost-Effectiveness Analysis (CEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban yang selama ini diterapkan masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan karena lebih berfokus pada pengosongan ruang publik tanpa mempertimbangkan kebutuhan ekonomi PKL. Dari tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu Time-Sharing Policy, Smart Control, dan Community-Based Control, alternatif Time-Sharing Policy menjadi pilihan paling layak dan cost-effective. Kebijakan ini memungkinkan PKL tetap berjualan pada waktu tertentu tanpa relokasi penuh sehingga mampu menyeimbangkan ketertiban ruang publik dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pengawasan yang konsisten, sosialisasi berkelanjutan, dan koordinasi antarinstansi, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan. ]]>
