Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat Perajin Purun Di Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman (Analisis Kebijakan, Implementasi dan Perlindungan Kawasan): Pengabdian Yusri; Bambang Ribut Wibowo
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7285

Abstract

Tumbuhan purun di Desa Sabintulung memiliki potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga perlu dilindungi melalui kebijakan pemerintah desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, dan pelestarian lingkungan. Pengabdian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kawasan tumbuhan purun di Desa Sabintulung. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengaplikasikan teknik triangulasi guna meningkatkan validitas data. Hasil kajian membuktikan bahwa Pemerintah Desa Sabintulung belum memiliki Peraturan Desa yang secara khusus mengatur perlindungan dan pengembangan tumbuhan purun. Selain itu, alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih terbatas sehingga dukungan terhadap pengembangan ekonomi berbasis purun belum optimal. Analisis APBDes juga menunjukkan belum adanya keberpihakan anggaran yang memadai untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kawasan purun. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan desa yang lebih kuat serta peningkatan alokasi anggaran guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan perlindungan tumbuhan purun secara berkelanjutan.
Persepsi Masyarakat terhadap Kemudahan dan Kecepatan Pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Tenggarong Bambang Ribut Wibowo; M. Dudi Hari Saputra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap kemudahan dan kecepatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti antrean pelayanan pada jam-jam tertentu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan, serta perbedaan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Metode dalam penelitian ini enggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas masyarakat sebagai pengguna layanan, petugas pelayanan, serta pihak pengelola MPP Tenggarong. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan SaldaƱa (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kemudahan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Tenggarong secara umum positif. Hal tersebut terlihat dari prosedur pelayanan yang relatif sederhana, persyaratan administrasi yang jelas, tersedianya berbagai jenis layanan dalam satu lokasi, kemudahan memperoleh informasi, serta fasilitas pelayanan yang cukup memadai. Dari aspek kecepatan pelayanan, masyarakat menilai bahwa waktu penyelesaian pelayanan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk sebagian besar jenis layanan. Petugas pelayanan dinilai cukup responsif, ramah, dan mampu memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain meningkatnya waktu tunggu pada jam pelayanan yang padat, gangguan sistem jaringan atau aplikasi pelayanan yang sesekali terjadi, serta masih ada masyarakat yang belum memahami tahapan pelayanan sehingga perlu mendapatkan pendampingan dari petugas.