Siti Qorrotu Aini
Bapperida Kabupaten Pati

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Formulasi Strategi Tata Kelola Usaha Garam Rakyat Di Kabupaten Pati Berbasis Analytical Hierarchy Process Herna Octivia Damayanti; Aeda Ernawati; Widhayoko; Arieyanti Dwi Astuti; Siti Qorrotu Aini
Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Vol. 22 No. 1 (2026): Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan garam di Kabupaten Pati meliputi penurunan produksi garam akibat ketergantungan cuaca, keterbatasan teknologi, serta inefisiensi logistik rantai pasok dan harga yang berdampak pada rendahnya pendapatan petani. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan usaha garam rakyat yang integratif berdasarkan faktor produksi hulu hingga hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods). Pendekatan mixed methods memadukan antara wawancara stakeholder dan AHP berdasarkan prioritas secara kuantitatif.Riset dilaksanakan pada Januari–Oktober 2025 di Kecamatan Batangan, Juwana, Wedarijaksa, dan Trangkil. Data dihimpun melalui kuesioner terhadap 15 tokoh kunci (keypersons) dari unsur akademisi, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah daerah terkait yang dipilih secara purposive sampling. Prioritas strategi dianalisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) melalui software Expert Choice dengan nilai inconsistency ratio 0,01 (< 0,1). Hasil penelitian berhasil memetakan klaster sebaran kawasan produksi, gudang, dan koperasi garam rakyat di empat kecamatan lokus. Berdasarkan analisis hirarki model sistem AHP, kesimpulan menetapkan empat prioritas utama peningkatan tata kelola usaha, yaitu a) kriteria produk difokuskan pada pemasaran hasil; b) kriteria sarana-prasarana bertumpu pada penyediaan alat bantu produksi; c) kriteria SDM diarahkan pada pemanfaatan teknologi; dan d) kriteria kelembagaan diakselerasi melalui penguatan kebijakan pemerintah tentang pergaraman.