Nurul Izzah Al Badi’ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI PASAL 48 HURUF (h) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN SADD Al-DZARI’AH Nurul Izzah AlBadi’ah; Khairul Umam
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persyaratan pengurus karang taruna dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terdapat pada Pasal 48 huruf (h) yang menyatakan bahwa pengurus karang taruna harus berasal dari desa setempat. Namun berdasarkan data lapangan ada 9 anggota karang taruna yang bukan berasal dari desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus karang taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta dilihat dari perspektif teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan sadd al-Dzarȋ’ah menurut Asy-Syatibi ditinjau dari segi mafsadat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data empiris dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pengurus karang taruna panji laras di desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 48 huruf (h) belum terimplementasi dan efektif karena ditemukan anggota pengurus karang taruna panji laras yang dari desa lain yang tidak sesuai dengan peraturan.
DAMPAK HILIRISASI NIKEL TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT Si Yusuf Al Hafiz; Nurul Izzah Al Badi’ah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.55652

Abstract

Abstrak Hilirisasi nikel merupakan salah satu program strategis nasional yang diharapkan dapat mendukung perekonomian negara. Sayangnya, program hilirisasi justru membawa dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, penggundulan hutan yang berlebihan, mengganggu kesehatan masyarakat, meningkatkan konflik, menghilangkan sumber penghidupan, bahkan intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara kualitatif, terdapat bukti dari hasil survei bahwa pertambangan nikel memberikan dampak negatif, berbeda dengan tujuan utama yang semula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun malah memperburuk keadaan dan menindas masyarakat. Selain itu, pemerintah dalam hal ini selalu mengabaikan dan terkesan mengabaikan tangisan rakyat, seolah-olah lupa akan tugas yang seharusnya diembannya yaitu membantu rakyat, khususnya rakyat yang sedang berjuang mendapatkan keadilan. Kata Kunci: Hilirisasi, Nikel, Lingkungan Abstract Nickel downstreaming is one of the national strategic programs which is expected to support the country's economy. Unfortunately, the downstreaming program actually has negative consequences for environmental pollution, excessive deforestation, disturbing public health, increasing conflict, eliminating sources of livelihood, and even intimidation by irresponsible parties. Qualitatively, there is evidence from the survey results that nickel mining has had a negative impact, in contrast to the main aim which was originally to improve people's welfare, but instead makes things worse and oppresses people. Apart from that, the government in this case always ignores and seems to ignore the people's cries, as if they have forgotten the task they should carry out, namely to help the people, especially the people who are struggling to get justice. Keyword: Downstreaming, Nickel, Environment
Artificial Intelligence Integration in UNCLOS Implementation for Resolving Maritime Disputes in South China Sea Si Yusuf Al Hafiz; Nurul Izzah Al Badi’ah; M. Abdurrozaq
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1326

Abstract

This research investigates the integration of Artificial Intelligence (AI) into the implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) to enhance the effectiveness of maritime dispute resolution, particularly in the South China Sea—a region marked by overlapping territorial claims and geopolitical tensions. The objective of this study is to explore how AI technologies can support legal mechanisms under UNCLOS in resolving disputes more efficiently, transparently, and equitably. Using a normative legal research method with a conceptual and statutory approach, this study examines existing legal frameworks, analyzes the potential of AI-based tools such as machine learning, big data analytics, and automated decision-making systems, and evaluates their relevance in UNCLOS enforcement and dispute resolution mechanisms. The findings indicate that AI can play a transformative role in various aspects: real-time maritime monitoring, evidence verification, predictive modeling of potential conflicts, and assisting international tribunals in the interpretation and application of UNCLOS provisions. Furthermore, AI can facilitate trust-building among stakeholders by ensuring transparent data processing and minimizing human bias. The study concludes that while the integration of AI into UNCLOS implementation poses regulatory, ethical, and technical challenges, it also presents a timely and innovative opportunity to modernize international maritime governance. As an academic contribution, this research offers a forward-looking framework for the digital transformation of international legal instruments and encourages interdisciplinary dialogue between law, technology, and policy in addressing complex maritime disputes such as those in the South China Sea. Keywords: UNCLOS 1982, international maritime law, maritime governance, dispute resolution, maritime law reform.