<![CDATA[Embargo adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang melakukan pelarangan perdagangan, ekonomi, impor, atau ekspor dari suatu negara. Tentu saja hal ini dapat menggangu aktifitas ekonomi internasional dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu bangsa. Terkhusus tindakan tersebut dapat menggangu program vaksinasi pemerintah Indonesia secara nasional. Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum ekonomi internasional mengatur mengenai tindakan embargo yang dilakukan oleh suatu negara? Dan Apakah tindakan India yang melakukan embargo vaksin Covid-19 di masa pandemi legal dimata hukum internasional? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan embargo vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh India berdasarkan hukum ekonomi internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustkaan, jurnal, artikel, berita, dan situs-situs online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan embargo merupakan tindakan yang legal dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu bentuk sanksi internasional untuk mendorong kepatuhan negara terhadap hukum internasional. Selain itu, embargo non-sanksi untuk alasan darurat kesehatan diperbolehkan berdasarkan asas kedaulatan negara, escape clause, dan SPS Agreement. Dengan demikian, embargo vaksin COVID-19 oleh India legal secara internasional karena didasarkan pada keadaan memaksa (force majeure) dan perlindungan warga negara di tengah krisis global.]]>
