Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PRODUK SMART CITY MELALUI APLIKASI REAKSI ATAS BERITA WARGA (RABEG) DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 36 TAHUN 2018 Ita Ismawana; Abu Nawas; Agus Prihartono
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 5 (2026): Oktober
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i5.12036

Abstract

Efforts to advance the smart city in Serang City involve all Regional Apparatus Organizations (OPD), with the Serang City Communication and Information Agency (Diskominfo) as the department overseeing the smart city program in Serang City. One of the implementations of the smart city program is the RABEG application. The researcher aims to examine this topic through a study entitled "Implementation of Smart City Products Through the RABEG Application Based on Serang Mayor Regulation Number 36 of 2018 in Serang City, Banten." The purpose of this study is to determine the implementation of smart city products through the RABEG (Reaksi Atas Berita Warga or Citizen News Response) application and the inhibiting factors. This research is expected to provide theoretical, practical, and academic benefits. The researcher employs an empirical juridical research method with a qualitative descriptive approach. Data sources and collection techniques use secondary data. The research location is the Serang City Communication and Information Agency. The results of the study indicate that the implications of the RABEG application are highly positive for the people of Serang City, serving as a platform for both the community and the government, while also encompassing the quality of public services and ease of access for the public in conveying their aspirations. The positive implications of the RABEG application include time and cost efficiency, transparency and accountability, as well as ease of access and increased community participation. The Serang City Government, as the capital of Banten Province, is also striving to implement the smart city concept and has begun to release supporting application products as part of smart city implementation, with the RABEG application being one of Serang City's smart city products. However, the implementation faces several obstacles, including slow-responsive OPD, internet network issues, and human resource constraints.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan Sektor Informal dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Internasional Labour Organization Konvensi Nomor 87 R Yosari Helenanto; Abu Nawas; Inugraha Al-aziz Puyasandra
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2026)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i3.859

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pekerja perempuan sektor informal yang masih sangat lemah akibat tidak adanya hubungan kerja formal. Analisis dilakukan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta prinsip kebebasan berserikat dari Konvensi ILO Nomor 87 guna mewujudkan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan sektor informal berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo UU Np 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinyatakan setiap   pekerja   berhak   mendapat perlindungan  atas  keselamatan  kerja,  moral  kerja,  dan  kesejahteraan. Implementasi Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi belum dapat menjamin pekerja perempuan sektor informal masih sangat lemah karena tidak tercakup secara efektif dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, sementara Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang kebebasan berserikat yang telah di ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang kebebasan berserikat, implementasinya bagi pekerja perempuan informal sering terabaikan. Kendala dan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum efektif kepada pekerja perempuan sektor informal di Indonesia adalah ketiadaan kontrak kerja tertulis, upah rendah di bawah standar, jam kerja panjang tanpa perlindungan, dan tingginya kerentanan terhadap kekerasan atau pelecehan seksual tanpa mekanisme pengaduan yang jelas. Pekerja perempuan sektor informal memerlukan instrumen hukum spesifik yang mengakui hak-hak mereka secara komprehensif, selaras dengan standar perlindungan dari International Labour Organization