Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Eddy Iskandar
Universitas Mulawarman
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tata Kelola Kebijakan Pascatambang di Kalimantan Timur: Analisis Kualitatif atas Tantangan Kelembagaan dalam Reklamasi dan Keberlanjutan Pascatambang Eddy Iskandar
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 3 No. 2 (2025): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v3i2.11957

Abstract

Penguatan desentralisasi di Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis karena masih dihadapkan pada menguatnya konfigurasi kekuasaan oligarkis yang memengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme reproduksi oligarki dalam tata kelola pemerintahan daerah serta menjelaskan implikasinya terhadap demokratisasi kebijakan publik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan analisis dokumen kualitatif (qualitative document analysis) dengan menelaah secara sistematis literatur akademik, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan desentralisasi, pemilihan kepala daerah, dan ekonomi politik lokal. Analisis dilakukan melalui pengodean tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang berulang dalam berbagai sumber data. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga mekanisme utama reproduksi oligarki, yaitu penguasaan sumber daya ekonomi lokal, dominasi rekrutmen politik melalui partai, dan instrumentalisasi kebijakan serta anggaran daerah, yang diperkuat oleh konfigurasi kelembagaan dan regulasi yang belum mampu membatasi konsentrasi kekuasaan elite. Kajian komparatif juga menunjukkan bahwa penangkapan elite, patronase, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas merupakan tantangan yang berulang pada berbagai sistem pemerintahan lokal di negara demokrasi transisi maupun demokrasi yang telah terkonsolidasi. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan mekanisme akuntabilitas horizontal, reformasi rekrutmen politik, peningkatan transparansi pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat sipil merupakan prasyarat penting untuk memperdalam demokratisasi tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan kebijakan publik lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Oligarki, Kebijakan Publik, Dan Tantangan Demokratisasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Eddy Iskandar
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 3 No. 3 (2025): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11958

Abstract

Demokratisasi melalui desentralisasi di Indonesia diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik. Namun, praktik pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan berupa menguatnya konfigurasi kekuasaan oligarkis yang memengaruhi proses penyusunan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme oligarki dalam tata kelola pemerintahan daerah serta menjelaskan implikasinya terhadap demokratisasi kebijakan publik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan analisis dokumen kualitatif dengan menelaah secara sistematis literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Data dianalisis melalui pengodean tematik yang meliputi pembacaan berulang, pengodean deskriptif, pengelompokan tema, dan penyempurnaan kategori melalui diskusi sejawat hingga mencapai kejenuhan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reproduksi oligarki berlangsung melalui penguasaan sumber daya ekonomi lokal, dominasi rekrutmen politik berbasis partai, serta instrumentalisasi kebijakan dan anggaran daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan kepala daerah turut memperluas ruang bagi keberlanjutan dinasti politik, sementara kajian komparatif memperlihatkan bahwa penangkapan elite dan patronase merupakan tantangan umum dalam tata kelola lokal di berbagai negara. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan mekanisme akuntabilitas horizontal, transparansi pemerintahan, reformasi rekrutmen politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil sebagai prasyarat utama untuk memperdalam demokratisasi tata kelola pemerintahan daerah.
Respons Politik Lokal terhadap Inflasi dan Dampaknya pada Stabilitas Pemerintahan Daerah di Indonesia Eddy Iskandar
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 2 No. 3 (2024): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v2i2.11959

Abstract

Lonjakan inflasi bahan pangan yang berulang di berbagai daerah Indonesia telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun beragam instrumen kelembagaan dan komunikasi politik untuk menjaga stabilitas harga sekaligus stabilitas pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kualitatif ragam respons politik lokal terhadap inflasi serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis dokumen kualitatif (qualitative document analysis) terhadap peraturan perundang-undangan, surat edaran, risalah rapat koordinasi, dan pemberitaan resmi pemerintah periode 2013–2025, penelitian ini mengidentifikasi empat kategori tema respons, yaitu: (1) instrumen kebijakan fiskal daerah, (2) penguatan kelembagaan lintas tingkat pemerintahan, (3) komunikasi politik dan legitimasi kepala daerah, serta (4) insentif dan sanksi kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa respons yang cepat, terkoordinasi, dan dikomunikasikan secara konsisten oleh kepala daerah cenderung memperkuat legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan daerah, sedangkan keterlambatan respons dan minimnya komunikasi publik berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat serta memicu ketidakstabilan politik lokal. Temuan ini memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara stabilitas politik dan kualitas tata kelola ekonomi pada tingkat subnasional, serta menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi komunikasi politik dan legitimasi pemerintahan daerah.
Co-Authors