Moh. Syarif
Universitas Negeri Gorontalo

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa Moh. Syarif; Harun Blongkod; Victorson Taruh
Jambura Accounting Review Vol. 7 No. 1 (2026): Jambura Accounting Review - February - Juli 2026
Publisher : Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37479/jar.v7i1.332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap fraud pengelolaan dana desa pada aparatur desa di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya alokasi dana desa yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 113 aparatur desa yang menjadi responden penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud pengelolaan dana desa. Sebaliknya, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap fraud pengelolaan dana desa. Secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap fraud pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,873 atau 87,3%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan akuntabilitas merupakan faktor yang lebih efektif dalam menekan fraud dibandingkan peningkatan transparansi semata. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat sistem pertanggungjawaban, pengawasan internal, serta kualitas pelaporan keuangan. Di sisi lain, peningkatan literasi masyarakat dan pengurangan asimetri informasi juga menjadi aspek penting agar transparansi yang diterapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme pengawasan publik terhadap pengelolaan dana desa.