Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Premanisme Diwilayah Hukum Polres Seluma: Legal Protection For Workers At Pulau Baai Port In Light Of Law Number 13 Of 2003 On Manpower Apriel Saortua Simbolon; Addy Candra; Marlinah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 6: Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11176

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di wilayah hukum Polres Seluma serta hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian melakukan upaya preventif melalui patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan masyarakat, serta upaya represif melalui penindakan hukum, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelaku premanisme. Disimpulkan bahwa peran Polres Seluma telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Peran Kepolisian Kota Bengkulu Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Bengkulu: The Role Of The Bengkulu City Police In Regarding The Use Of Racing Exhausts On Private Vehicles In The Bengkulu City Area Tasya Nur Anisa; Marlinah; Addy Candra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 6: Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11191

Abstract

Peran Kepolisian Kota Bengkulu dalam mengendalikan penggunaan knalpot balap dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum merupakan topik utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja sosial-hukum dan alat hukum empiris untuk mengkaji tindakan dan tantangan kepolisian. Temuan menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan tindakan pencegahan, antisipasi, dan represif, termasuk penegakan hukum, razia, konseling, dan penyitaan knalpot yang tidak standar. Namun, karena kurangnya sumber daya, infrastruktur, dan pengetahuan hukum, penegak hukum belum berkinerja maksimal.