<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan kemiskinan dalam perspektif New Public Governance melalui kolaborasi multi-aktor, tata kelola data, dan implikasinya terhadap penciptaan nilai publik di Kota Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terhadap kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, kecamatan, lembaga sosial, lembaga pendukung, dan akademisi. Analisis data menggunakan model interaktif (Matthew B. Miles et al., 2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Gorontalo bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Kolaborasi multi-aktor telah melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga sosial, lembaga pendukung, dan masyarakat, tetapi masih didominasi oleh pemerintah sehingga praktik co-production dan co-creation belum berjalan optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa ego sektoral, konflik kepentingan kelembagaan, fragmentasi program, dan lemahnya integrasi data menjadi hambatan utama dalam efektivitas kolaborasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa data governance berperan sebagai mekanisme mediasi yang menghubungkan kolaborasi multi-aktor dengan penciptaan nilai publik. Kolaborasi tidak secara otomatis menghasilkan nilai publik apabila tidak didukung oleh data sasaran yang valid, interoperabilitas antaraktor, dan mekanisme verifikasi yang transparan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan forum kolaborasi permanen, integrasi data kemiskinan lintas sektor, penguatan peran kecamatan dan kelurahan sebagai simpul validasi data, serta transformasi kebijakan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.]]>
