Okparizan
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS PERILAKU DAN STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAYANAN PENGADUAN DI KANTOR BPN KOTA TANJUNGPINANG Muhammad Rafly Zakri; Okparizan; Chaerey Ranba Sholeh
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1896

Abstract

Penelitian ini membahas analisis perilaku dan struktur organisasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang dalam menangani kasus tumpang tindih lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformasi administrasi dalam bentuk perubahan perilaku, struktur dan budaya organisasi di BPN Kota Tanjungpinang, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus tumpang tindih lahan, serta dampak reformasi administrasi terhadap efektivitas pelayanan pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori reformasi administrasi Gerald E. Caiden yang menekankan perubahan struktur, prosedur, budaya birokrasi, efisiensi, dan efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi di BPN Kota Tanjungpinang telah dilakukan melalui digitalisasi pelayanan, penerapan sertifikat elektronik, penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku, pelayanan Pelataran (Pelayanan Tanah Akhir Pekan), serta pelayanan di Mall Pelayanan Publik. Selain itu, penggunaan teknologi GNSS dalam pengukuran tanah membantu meningkatkan akurasi data pertanahan sehingga dapat meminimalisasi potensi terjadinya tumpang tindih lahan. Reformasi administrasi juga terlihat melalui peningkatan transparansi biaya pelayanan, serta pendekatan mediasi dalam penyelesaian konflik pertanahan. Namun sayangnya, keterbatasan SDM menjadi kendala sehingga kesulitan dalam koordinasi antar lini akibat budaya kerja yang banyak dilakukan di luar kantor, kesimpulan dari penelitian ini, reformasi administrasi sudah berjalan sepenuhnya, namun budaya dan kekurangan SDM menjadi kendala dalam koordinasi secara internal.