<![CDATA[Perkembangan hukum pidana korporasi menunjukkan peningkatan perhatian terhadap peran Corporate Compliance Program (CCP) dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi. Dalam berbagai yurisdiksi, CCP tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen tata kelola perusahaan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi. Namun demikian, sistem hukum Indonesia belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan CCP sebagai dasar mitigasi pemidanaan korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konsep CCP dalam literatur hukum pidana korporasi, mengkaji hubungan antara CCP dan mitigasi pemidanaan korporasi, serta mengidentifikasi tren pengembangan model compliance-based mitigation dalam berbagai yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan sintesis tematik terhadap artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang membahas corporate compliance dan corporate criminal liability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CCP telah berkembang dari instrumen corporate governance menjadi indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesalahan korporasi dan efektivitas pencegahan pelanggaran hukum. Berbagai yurisdiksi mengintegrasikan CCP ke dalam sistem pemidanaan melalui mekanisme pengurangan sanksi, adequate procedures, dan Deferred Prosecution Agreements. Hasil sintesis juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman pasca-pelanggaran menuju pendekatan yang menempatkan kualitas tata kelola dan efektivitas sistem kepatuhan sebagai bagian dari penilaian kesalahan korporasi. Temuan ini menunjukkan bahwa compliance-based mitigation berkembang sebagai salah satu arah utama pembaruan hukum pidana korporasi yang lebih proporsional, preventif, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola korporasi.]]>
