<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi adanya gap fenomena, yaitu peningkatan intervensi pemerintah yang diwujudkan dalam pengeluaran publik, tidak diiringi dengan peningkatan secara signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, kinerja keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan manusia melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sampel penelitian terdiri atas 38 kabupaten/kota selama periode 3 tahun dengan total 114 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan STATA 14. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM), yang diolah dengan bantuan perangkat lunak versi STATA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM, sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 39,62% menunjukkan bahwa variasi IPM dapat dijelaskan oleh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas PAD, sedangkan sisanya sebesar 60,38% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur.]]>
