Muhamad Tarom
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL SUMEDANG

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Perilaku Birokrasi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Era Otonomi Daerah Muhamad Tarom
Jurnal STIA Bengkulu Vol 12 No 2 (2026): Juli
Publisher : STIA Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56135/jsb.v12i2.339

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku birokrasi aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada era otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan publik secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan birokrasi, seperti rendahnya disiplin aparatur, lambannya proses pelayanan, kurangnya transparansi, serta minimnya orientasi pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku birokrasi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Profesionalisme, responsivitas, akuntabilitas, disiplin kerja, dan etika pelayanan menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, dukungan kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perilaku birokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip good governance guna mewujudkan pelayanan publik yang prima pada era otonomi daerah.