<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kuasa perempuan dalam masyarakat Minangkabau melalui perspektif hukum Islam dan struktur sosial dalam konteks pluralisme hukum. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal menempatkan perempuan sebagai pemilik harta pusaka tinggi, sementara hukum Islam tetap diimplementasikan dalam pembagian harta pusaka rendah melalui sistem faraidh. Kondisi ini melahirkan dualisme kewarisan yang mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis relasi antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa perempuan bersifat ambivalen. Di satu sisi, perempuan memiliki posisi strategis sebagai simbol identitas dan pemegang harta pusaka dalam sistem adat. Namun, di sisi lain, dominasi laki-laki tetap terlihat dalam pengambilan keputusan strategis melalui peran mamak dan struktur adat yang patriarkal. Dengan menggunakan teori pluralisme hukum dan teori strukturasi Anthony Giddens, penelitian ini menemukan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi, tetapi juga membuka ruang bagi agency perempuan dalam melakukan negosiasi terhadap relasi kuasa, terutama melalui pendidikan dan aktivitas ekonomi di era modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau bersifat dialektis, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam membentuk posisi dan kuasa perempuan. Meskipun terdapat peluang bagi perempuan untuk memperkuat perannya, struktur sosial adat masih mempertahankan pola relasi kuasa yang hierarkis. Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi sosial yang lebih inklusif guna mendorong kesetaraan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.]]>
